MATARAM, MATARAMNEWS.com, Aksi unjukrasa puluhan massa HMI MPO di depan Kantor DPRD NTB tidak mendapat respon dari satu pun anggota dewan. Sebagai bentuk kekecewaan mereka, massa membakar keranda mayat bentuk matinya keadilan, bahkan mereka melakukan peludahan di depan halaman Kantor DPRD NTB.
Puluhan massa Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Mataram melakukan aksi unjukrasa memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dan Anti Pelanggaran HAM yang dilakukan di perempatan BI Cabang Mataram dan Kantor DPRD NTB, Selasa (9/12/2014).
Korlap puluhan massa HMI MPO, Muhammad Naim (mahasiswa UMM), dalam orasinya menuntut tegakkan supremasi hukum, meminta hukum mati para koruptor dan menghentikan perdagangan manusia.
Menurut aksi massa, negara Indonesia dijuluki dengan negara terkorup ketiga di dunia. Hal itu berdasarkan tabel statistik dunia, para birokrat-birokrat yang menaungi instansi ataupun lembaga negara pada hari ini semakin lama semakin menjadi-jadi tanpa memikirkan nasib masyarakat.
Mereka juga menyebut, korupsi di Indonesia sudah membudaya di kalangan para elit-elit politik yang tidak pernah pro rakyat. Rezim pada hari ini tidak pernah menjalankan amanat yang telah diamanatkan oleh UUD 1945 dan Pancasila. Padahal di dalam sila kelima menjelaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, akan tetapi realitasnya tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh para foanding father.
Kasus-kasus korupsi juga, menurut mereka, semakin hari semakin marak dibicarakan, salah satu contoh kasus Hambalang, Sentury, Simulator SIM, Pajak, dan masih banyak lagi kasus-kasus korupsi lainnya yang tidak mampu untuk diselesaikan oleh pemerintah. Belum lagi pelanggaran HAM yang tidak pernah selesai, bahkan di rezim Jokowi-JK yang saat ini juga telah terjadi pelanggaran HAM, di Makassar dan masih banyak lagi rakyat di daerah-daerah lainnya yang menjadi korban pelanggaran HAM. Itu semua sering terjadi karena lemahnya kekuatan hukum di Indonesia.
Demokrasi di Indonesia baru akan dewasa bilamana intens jalannya Pemilu, kebebasan berekspresi dan keadilan secara merata. Namun itu semua hanyalah mimpi, karena sudah dicedarai oleh kasus-kasus korupsi dan pelanggaran HAM.
0 Komentar